Pengadaan Barang/Jasa Keadaan Darurat Harus Sama Rasa dan Pemahaman

Pengadaan barang/jasa keadaan darurat harus sama rasa dan pemahaman, agar tidak terjadi perbedaan persepsi di saat keadaan darurat telah berakhir. Hal ini diungkapkan oleh trainer Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dari LKPP, Samsul Ramli, S.Sos, SCM Cert (ITC), pada acara Sosialisasi Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Senin (12/7).

“Sifat pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat sangat berbeda dengan pengadaan saat kondisi normal, oleh sebab itu jangan sampai ada masalah atau temuan saat audit hanya karena suasana daruratnya sudah tidak dirasakan lagi oleh pemeriksa,” ujar Samsul.

Dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Tapin Baru, Rantau, trainer asli orang banua ini mewanti-wanti agar setiap pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat harus dilengkapi dengan data serta justifikasi atas status keadaan darurat.

“Pastikan suasana darurat pada waktu proses pengadaan tetap dapat dirasakan dan dipahami meski nanti keadaan daruratnya telah berlalu, contohnya kebutuhan saat kondisi pandemi covid-19 dimana ketersediaan barang/jasa terbatas dan harga tidak dapat dikendalikan,” kata Samsul.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini diistilahkan Samsul sedang mengalami tsunami regulasi. Sejak akhir tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 telah disahkan beberapa regulasi terkait pelaksanaan PBJ, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Kondisi Darurat

Selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) No.12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Setelah sebelumnya ada juga Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

“Setiap unsur yang terlibat dalam PBJ mau tidak mau harus mengikuti regulasi-regulasi baru tersebut agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik,” terang Samsul, trainer yang hingga saat ini telah menulis 6 buah buku tentang pengadaan barang/jasa.

Senada dengan itu, Bupati Tapin HM Arifin Arpan pada saat memberikan sambutan menyampaikan harapannya agar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dapat melaksanakan kegiatan PBJ dengan lancar dan tidak ada perbedaan persepsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak boleh ada yang menterjemahkan sendiri aturan-aturan tanpa dasar dan kapasitas keilmuannya. Jadi kehadiran trainer yang kebetulan juga orang Kalsel harus dioptimalkan dengan semaksimal mungkin,” ujar Bupati.

Sementara kepada tamanpagi.com, Kepala Bagian PBJ sekretariat daerah Kabupaten Tapin, Ihya Innal Akrimullah, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia diselenggarakan selama dua hari, 12-13 Juli 2021 diikuti oleh seluruh ASN yang terlibat dalam pelaksanaan PBJ di instansi masing-masing di seluruh Pemerintah Kabupaten Tapin.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Fauzan Maududdin

Macro and Documentary Photographer, Author, Procurement Consultant

http://tamanpagi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 5 =