UKPBJ Tapin Persiapkan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

UKPBJ Tapin persiapkan konsolidasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2021. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Ihya Innal Akrimullah, S.H., Selasa (13/7).

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang dikomandani oleh Kabag PBJ tengah dipersiapkan agar mampu mengkonsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

“UKPBJ yang saat ini diberikan bimbingan teknis terkait regulasi pengadaan barang/jasa, kita persiapkan agar dapat melakukan konsolidasi paket-paket pekerjaan yang masih belum dilaksanakan”, ujar Ihya, di sela acara sosialisasi Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Acara sosialisasi regulasi pengadaan barang/jasa yang digelar dua hari tersebut, menghadirkan narasumber trainer LKPP Samsul Ramli, S.Sos., SCM.Cert (ITC)., pada hari kedua dilaksanakan di Aula Ruang Pertemuan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang baru di Jalan Datu Nuraya, Rantau.

Dalam penyampaian materinya, Samsul Ramli menjelaskan konsolidasi pengadaan merupakan strategi untuk nmendapatkan best value for money dalam pelaksanaan PBJ. “Dengan konsolidasi, pengadaan barang/jasa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pada nilai/harga paling baik”, jelasnya.

UKPBJ Tapin Konsolidasi

Manfaat konsolidasi pengadaan antara lain mengurangi jumlah aktivitas pengadaan, meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya dalam proses pengadaan, meningkatkan posisi tawar pengguna (user) sebagai pembeli, dan mengurangi resiko pengadaan. Selain itu, konsolidasi pengadaan juga dapat menumbuhkembangkan industri/penyedia lokal serta meningkatkan skala keekonomian (economies of scale)

Konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh UKPBJ untuk paket pekerjaan yang dicadangkan bagi UKM dengan nilai maksimum konsolidasi sebesar Rp.15 Miliar. “UKPBJ terlebih dahulu mengkoordinasikan dengan PPK-PPK terkait pekerjaan yang dikonsolidasi dan menentukan siapa di antara PPK tersebut yang ditunjuk secara aklamasi sebagai koordinator/konsolidator”, urai Samsul.

Adapun pengadaan barang/jasa yang dapat dikonsolidasikan adalah pekerjaan-pekerjaan dengan jenis dan tipologi yang sama. “Misalnya pengadaan ATK di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, atau pengadaan jasa konstruksi pembuatan jalan usaha tani” kata trainer banua yang telah menulis 6 buah buku bacaan wajib pengadaan barang/jasa.

Sementara, dalam pantauan tamanpagi.com, sosialisasi Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang dilaksanakan oleh UKPBJ Kabupaten Tapin ini diikuti secara antusias oleh para ASN (apatur sipil negara) yang terlibat dalam proses PBJ di instansi masing-masing.

Antusiasme itu terlihat dari pertanyaan dan tanggapan dari peserta acara sosialisasi, dimana semua berharap agar dalam pelaksanaan PBJ sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Tapin.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Samsul Ramli memberikan materi tentang konsolidasi pengadaan barang/jasa di Aula Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, Selasa (13/7)
Fauzan Maududdin

Macro and Documentary Photographer, Author, Procurement Consultant

http://tamanpagi.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 1 =